BERSIHKAN HATI, BULATKAN TEKAD, LAKUKAN YANG TERBAIK TUK MERAIH RIDLO ILLAHI

Rabu, 06 Oktober 2010

Meneropong masa depan Indonesia dengan multipartai

Banyak orang yang bercita-cita menjadi anggota legeslatif dengan tujuan dalam kampanyenya ingin membela kepentingan rakyat, walaupun akhirnya ada yang tujuannya berubah menjadi tempat mencari penghasilan, bahkan dengan kekuasaannya sebagai pembuat peraturan perundangan, mereka memanfaatkan posisinya untuk mendapatkan keuntungan dengan cara memeras. Banyak orang juga ingin menjadi pemimpin baik presiden, menteri, gubernur maupun bupati dan walikota dengan janjinya ingin mensejahterakan masyarakat, tetapi ketika sudah jadi tidak bisa berbuat apa sebagaimana yang dijanjikan, dengan alasan baru belajar, masih mengenali medan, warisan orde baru yang rusak, dsebagainya seribu satu alasan dikemukakan untuk menutupi kelemahan dan kekurangan.
Orde Reformasi tahun 1998 yang dimotori para mahasiswa mampu melengserkan presiden Soeharto sebagai penguasa orde baru selama 32 tahun kemudian estafeta kepemimpinan digantikan Habibi, kran demokrasi dibuka lebar-lebar, maka para tokoh-tokoh reformasi maupun yang memanfaatkan momentum reformasi berlomba-lomba untuk membikin partai sebagai kendaraan politik untuk , apa;agi system pemilu yang berlaku di Indonesia dalam memilih wakil rakyat tingkat pusat maupun daerah serta pencalonan presiden dan wakil presiden harus melalui system kepartaian.
Partai-partai dengan berbagai latar belakang idiologis mulai bermunculan dimana pada masa rezim orde baru sangat dibatasi kebebasan berpendapat dan berekspresi, sehingga dimasa itu hanya ada 2 partai politik(PPP dan PDI) dan Golongan Karya(Golkar). Partai Persatuan dan Pembangunan(PPP) mewakili kalangan islamis, Partai Demokrasi Indonesia mewakili kalangan nasionalis, sedangkan Golongan Karya merupakan penguasa pemerintahan. mereka berlomba-lomba untuk membikin partai sebagai kendaraan politik , apa;agi system demokrasi yang berlaku di Indonesia dalam memilih wakil rakyat maupun mencalonkan presiden dan wakil presiden harus melalui partai politik
Pasca lengsernya rezim orde baru tahun 1999 diselenggarakanlah pesta demokrasi yang dipercepat oleh presiden Habibie pengganti presiden Soeharto, dimana pemilu sebelumnya diselenggarakan tahun 1997.Pemilu tahun 1999 ini diikuti 48 partai politik dari ratusan partai politik yang dibentuk masyarakat,karena pada masa itu persyaratan untuk membentuk partai mudah hanya butuh 50 orang. Dan pemenangnya adalah partainya Megawati, PDIP sebagai partai yang tertindas di masa orde baru dan dengan slogan partainya wong cilik, dan nomor dua masih diduduki partai Golkar sebagai represntasi orde baru. Dengan pemilu tersebut ada harapan dari masyarakat akan kehidupan yang lebih baik dimana keadilan, kesejahteraan. Maka terpilihlah anggota DPR/DPRD baru dari para tokoh yang dulu menjadi tokoh reformasi, seperti Amien Rais, Abdurahman Wahid(Gusdur),dan Megawati, walaupun sisa sisa orde lama masih banyak bermunclan, terutama dari Golongan Karya. Melalui anggota DPR baru tersebut terpilihlah Amin Rais sebagai Ketua MPR, Abdurahman Wahid sebagai Presiden dan Megawati sebagai wakil Presiden. Setahun pemerintahan Gusdur-Mega tidak ada perubahan yang signifikan, kemudian terkena skandal Brunai Gate, terjadi demontrasi mahasiswa dan rakyat agar dimana-manamenuntut Gusdur mundur jadi presiden, MPR menggelar sidang istimewa memakzulkan Gusdur sebagai presiden dan Megawati diangkat menjadi presiden dan wakilnya dipilih dari kalangan religius Hamzah Haz. Tiga tahun pemerintahan Mega Hamzah ternyata juga tidak ada perbaikan yang signifikan dimasyarakat, pemerintahan dan Negara, bahkan marak terjadi praktek korupsi berjamaah dari para anggota DPR/DPRD maupun bupati walikota, Megawati dengan partainya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang menslogankan diri sebagai partainya wong cilik, tidak mampu membela , mensejahterakan, dan membesarkan wong cilik. “wong cilik tetap menjadi cilik”.
Pesta demokrasi yang diselenggarakan tahun 2004 diikuti 24 partai politik, menyusut dari 48 partai, karena terganjal electoral treshold 2% sehingga tidak bisa ikut pemilu, tetapi mereka juga tidak kalah pintar dengan tetap ikut pemilu dengan cara mngganti nama atau bergabung dengan partai lain. Dan pemilu 2004 ini untuk yang pertama kalinya diselenggarakan pemilihan langsung baik anggota DPR, DPD, DPRD, presiden dan wakil presiden, walaupun masih dalam bentuk proposional terbuka untuk anggota DPR dan DPRD. Tetapi system ini masih lebih baik dibanding pemilu sebelumnya,dimana rakyat waktu itu tidak tahu sama sekali siapa wakilnya, ibaratnya memilih kucing dalam karung, sedangkan pemilu 2004 rakyat diberi kebebasan untuk memilih langsung siapa yang akan mewakili untuk membela dan memperjuangkan nasibnya, supaya tidak ditipu lagi oleh partai, walaupun akhirnya anggota DPR/DPRD terpilih masih berdasarkan nomer urut partai jika seseorang tidak mendapatkan suara mutlak satu kursi. Dan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung juga diselanggrakan, bahkan samapai dua putaran yang akhirnya dimenangkan duet Susilo Bambang Yudoyono dan Yusuf Kalla
Tetapi harapan seolah tinggallah harapan, kehidupan masyarakat kecil tidak juga bertambah baik tetapi bertambah buruk, harga kebutuhan pokok terus merangkak naik, sekolah mahal, transportasi mahal. Hal itu sebagai imbas dari kebijakan pemerintahan SBY-JK yang tidak populis dengan menaikkan harga bahan bakar minyak 2 kali dalam masa pemerintahannya. Walaupun banyak terjadi demontrasi mahasiswa yang menentang kebijakan tersebut, tetapi seolah pemerintah tidak peduli, walaupun akhirnya menjelang pemilu 2009 harga BBM diturunkan sebagai langkah populis mencari simpati masa.
Pesta lima tahunan diselenggarakan lagi, pemilu tahun 2009 yang diikuti oleh 34 partai dengan 16 partai lama dan 18 partai baru, bahkan didalamnya ada beberapa partai yang seharusnya terganjal electoral treshold 3 %, karena adanya kompromi-kompromi antar anggota DPR akhirnya dengan perubahan undang undang pemilu otomatis mereka ikut pemilu 2009, selain 34 partai tersebut ditambah lagi partai lokal di Propinsi Nangroe Aceh Darussalam sebanyak 6 partai, sehingga total berjumlah 40 partai, jumlah yang sangat besar. Dan pada pemilu tahun 2009 telah diterapkan parlementary treshold sebesar 2,5% keterwakilan DPR RI..
Ternyata nafsu dan ambisi sebagian masyarakat Indonesia membikin partai masih tinggi dengan dalih lagu lama, yaitu kecewa dengan partai yang ada dan ingin melakukan perbaikan,partai baru lebih frez, sehingga yang terjadi partainya baru tetapi wajahnya lama. Sesungguhnya apa yang melatarbelakangi banyaknya partai-partai tersebut, kenapa mereka tidak bergabung saja dengan partai yang sudah ada, dengan memilih yang mempunyai visi dan misi yang sama? Apakah memang semua partai yang ada sudah tidak dapat diperbaiki lagi? Apakah dengan partai yang baru itu benar-benar mampu memperjuangkan nasib rakyat dan masa depan bangsa? Apakah mereka juga tidak berfikir bahwa dengan banyaknya partai semakin membingungkan masyarakat, bahkan mungkin akan semakin membuat apatis lalu golput? Masih ada harapankah dengan perilaku politik mereka? Terbukti hasil pemilu 2009 yang lolos parlentary treshold hanya 9 partai saja, 7 partai lama(Demokrat, Golkar, PDIP,PKS, PAN,PPP, PKB dan 2 partai baru yang pucuk pimpinannya berasal dari Golkar(Gerindra dan Hanura). Dan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung di selenggarakan dengan satu putaran yang dimenangkan duet Susilo Bambang Yudoyono dan Boediono.
Kini mereka yang terpilih menjadi anggota DPR RI, DPRD TK I, DPRD TK II periode 2009-2014 telah menikmati kursi kehormatannya dan SBY-Boediono yang terpilih menjadi presiden dan akil presiden periode 2009-2014 juga telah menikmati singgasananya, dan rakyat yang telah memilih juga menunggu janji-janji mereka pada saat kampanye. Akankah menikmati kesejahteraan dan keadilan, ataukah akan terus menunggu-menunggu sampai janji-janji pemilu berikutnya?Semoga

Tidak ada komentar:

Posting Komentar